LPH – Dalam rangka percepatan terbentuknya Lembaga Halal Centre (LHC) di setiap Universitas Islam Negeri, maka dilakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang percepatan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kementerian Agama RI. LPH menjadi penting karena tuntutan Undang-undang RI nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk percepatan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengupayakan agar riset unggulan bidang sains dan teknologi di UIN PTKIN dapat memiliki ciri khasnya produk halal food, Bandung, 24-25 April 2018.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang, maka berdasarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 , pasal 45 sampai dengan 48 tentang pembentukan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), dan PMA nomor 42 tahun 2016 memuat tentang struktur BPJPH, tugas dan fungsinya. Berdasarkan UU tersebut, dilakukan focus group discussion (FGD) Halal, percepatan pendirian LPH pada PTKIN.
Dasar hukum pelaksanaan ini adalah surat undangan dari Univeritas Islam Negeri (UIN) Bandung nomor B-503 Un.05/III.7/PP.00.9/04/2018 tertanggal 11 Maret 2018, tentang FGD Halal. Dalam kegiatan pembahasan ini, pihak UIN Raden Fatah Palembang (UIN RF) mengutus DR. Irham Falahudin, M.Si yang menjabat sebagai Wakil Dekan Tiga bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN RF yang sekaligus menjabat Ketua LPH UIN RF Palembang untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini.
FGD ini menjadi penting untuk mempercepat proses pendirian dan proses pengajuan izin LPH ke BPJPH, agar menjadi peluang bagi PTKIN berkirprah secara nasional dalam jaminan produk halal. Hal ini perlu dukungan dari ketersediaan SDM dan laboratorium. FGD ini memberikan informasi kepada pimpinan PTKIN dan Kementerian Pendis dalam hal ini Direktorat Pendis, untuk tetap saling koordinasi dalam merancang anggaran untuk pendirian LPH dan kegiatan riset unggulan dalam bidang sains dan teknologi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan bidang halal.